TeNtanG DakU

Sebuah kebijakan publik, termasuk kebijakan kesehatan, idealnya dihasilkan lewat proses yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan dilakukan berdasarkan kajian bukti ilmiah. Namun di Indonesia banyak kebijakan publik yang tidak transparan dan belum menggunakan penelitian yang berstandar baku.

Hal tersebut diungkapkan Prof.Dr.Laksono Trisnantoro, MSc, Phd, Direktur Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dalam peluncuran situs www.kebijakankesehatanindonesia.net di Jakarta, Senin (26/4).

"Ada berbagai kebijakan kesehatan yang tidak jelas. Misalnya kebijakan pembiayaan yang berganti-ganti dan tanpa ada studi yang bersifat pilot project. Terkesan kalau banyak perubahan kebijakan yang didasarkan pada negosiasi," paparnya.

Laksono mencontohkan, Presiden Barack Obama dalam membuat RUU Kesehatan melibatkan para ahli dan peneliti dari Universitas Harvard. "Bukti ilmiah sangat penting dalam membuat keputusan," imbuhnya.

Demikian juga dengan pemerintah Thailand, yang melibatkan para akademisi, dokter, dan ekonom dalam membuat sistem jaminan kesehatan yang disebut dengan 30 bath. "Proses penelitiannya pun panjang, sejak tahun 1989 lewat Ayudhaya Project. Jadi hasilnya bukanlah keputusan sesaat. Bandingkan dengan Askeskin dengan cepat yang berubah menjadi Jamkesmas," katanya.

Forum informal kebijakan kesehatan Indonesia lewat situs kebijakankesehatanindonesia.net diharapkan menjadi sarana untuk membahas hasil-hasil penelitian guna memengaruhi para pengambil kebijakan di bidang kesehatan.

"Berbagai masukan yang terpilih akan diproses dalam bentuk catatan kebijakan dan dikirimkan ke pihak berwenang," ujarnya.

Dalam situs ini akan disajikan lima tema besar kebijakan kesehatan, yaitu sumber daya manusia, kesehatan ibu dan anak, kebijakan obat dan perbekalan, pembiayaan kesehatan dan pengendalian tembakau. Setiap pengunjung situs akan bisa melihat tema-tema yang sudah dilakukan berbagai universitas, pemerintah, lembaga swasta serta mengunduh artikel, buku, atau hasil kliping yang terkait.

Forum informal ini diharapkan bisa menggandeng para pengambil kebijakan kesehatan, penyedia layanan kesehatan, media, pengajar dan peneliti, mahasiswa, serta penyandang dana. Selain berdiskusi di forum maya, kegiatan juga akan dilakukan secara tatap muka langsung dalam bentuk seminar dan workshop.



Sumber
JAKARTA, KOMPAS.com