TeNtanG DakU

Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan program Keluarga Berencana (KB) dinilai masih terhambat. Hal tersebut tecermin dari meningkatnya jumlah unmet need, yakni orang yang ingin ikut KB, tetapi tidak terfasilitasi.

Demikian yang disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif dalam seminar nasional bertajuk "Masalah Kependudukan di Indonesia: Potensi atau Ancaman?" di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (22/4/2010).

"Mereka yang ingin ikut KB namun tidak kesampaian jumlahnya meningkat menjadi 9,1 persen di 2007 dari 8,6 persen di 2002," katanya.

Akses pelayanan terhadap KB yang terhambat, menurut Sugiri, bukan hanya akses medis, melainkan juga akses informasi mengenai KB. "Bukan hanya medis, tapi juga informasi karena mereka takut KB karena kalau minum KB badannya tambah gemuk," ujarnya.

Oleh karena keterhambatan akses itulah, BKKBN menyediakan unit pelayanan mobil di beberapa kabupaten kota di setiap kecamatan yang menyediakan pelayanan medis dan informasi tentang KB.

"Di desa ada posko, tapi ada desa yang jauh dan sulit terjangkau, mau ke sana harus bayar. Itu kita tembus dengan menyediakan mobil-mobil unit pelayanan," katanya.

Meskipun demikian, Sugiri mengakui bahwa di Indonesia, penerapan program KB masih terkendala masalah kultural sehingga membutuhkan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

"Contohnya, policy ATM kondom, baru diuji coba dilokalisasi saja, tapi sudah diprotes. Ini kesusahan kita dalam berkomunikasi dengan masyarakat, hati-hati nanti kita dianggap institusi yang melegalkan seks," imbuhnya.

Sumber
JAKARTA, KOMPAS.com