Tuesday, 19 January 2010
Kondisi dokter umum di Indonesia memprihatinkan. Sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, mereka belum mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.
Demikian dikemukakan dr Prijo Sidipratomo SpRad (K) seusai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2009-2012 dalam Muktamar Dokter Indonesia XXVII yang digelar pada 18-22 November di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (22/11) dini hari.
Prijo menilai gaji dokter umum tidak sebanding dengan pengabdian dan tuntutan profesi. Selain itu, jenjang karier, baik struktural maupun profesional, tidak jelas. Hal itu, misalnya, untuk menjadi dokter spesialis, dokter umum harus berinisiatif dan menanggung biaya pendidikan sendiri. Menurut Prijo, pendidikan spesialis seharusnya menjadi sistem reward bagi dokter umum atas pengabdiannya.
Akibat rendahnya jaminan kesejahteraan, dari sekitar 65 juta dokter umum, 80 persen bertugas di Pulau Jawa. Mereka enggan bertugas di luar Jawa karena beban hidup keluarga maupun profesi tidak dijamin. Untuk itu, IDI mendesak pemerintah segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemberlakuan UU itu diharapkan mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi dokter umum sehingga tidak enggan bertugas di daerah terpencil.
Pada Sabtu, Sekretaris Jenderal PB IDI periode lalu, dr Zaenal Abidin MHKes, terpilih sebagai president elect (presiden terpilih). Presiden IDI terpilih akan menjadi Ketua PB IDI periode 2012-2015 yang akan dikukuhkan pada Muktamar XXVIII tahun 2012. Zaenal mengalahkan dua kandidat lain, Prof Dr dr Eddy Rahardjo (IDI Jatim) SpAn (K)IC dan Dr Djoko Widyarto JS DMH MHKes (IDI Jateng). (LAS)
0 comments:
Post a Comment